Semarang – Suarajateng.net, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat sejatinya bertujuan mulia, yakni menjamin pemenuhan gizi peserta didik secara aman, layak, dan sesuai standar nasional. Namun, implementasi program tersebut di SMAN 11 Semarang kini menuai sorotan publik.
Sorotan muncul setelah beredar unggahan di media sosial yang mempertanyakan kualitas dan kelayakan menu MBG yang disajikan kepada siswa. Warganet mempertanyakan apakah pelaksanaan MBG di sekolah tersebut benar-benar telah mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pedoman teknis dari pemerintah pusat, atau justru hanya sebatas menjalankan kewajiban administratif tanpa pengawasan ketat.
Dalam aturan pusat, BGN secara tegas mengatur komposisi gizi seimbang, kebersihan, keamanan pangan, hingga prosedur penyajian makanan. Standar tersebut tidak hanya menitikberatkan pada kecukupan nasi dan lauk, tetapi juga mencakup uji bau, rasa, tampilan, serta kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyediaan makanan.
“Jika satu saja unsur tersebut diabaikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar laporan administrasi, melainkan kesehatan dan keselamatan siswa,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Semarang, Minggu (11/01).
Kekhawatiran publik dinilai wajar, mengingat MBG merupakan program nasional yang menyentuh langsung hak dasar anak. Dugaan menu yang tidak layak konsumsi, distribusi yang terkesan asal-asalan, hingga lemahnya pengawasan dinilai bukan persoalan sepele jika benar terjadi di lapangan.
“Program nasional tidak boleh dijalankan dengan mental ‘yang penting ada’. Apalagi jika berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa,” tambahnya.
Pemerintah daerah, pihak sekolah, serta penyedia MBG diminta tidak saling melempar tanggung jawab. Transparansi menu harian, keterbukaan data kandungan gizi, serta pengawasan yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Jika pelaksanaan MBG di SMAN 11 Semarang telah sesuai dengan aturan pusat, publik mendesak agar hal tersebut dibuktikan secara terbuka melalui data, dokumentasi, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Namun jika ditemukan kekurangan, perbaikan segera dinilai jauh lebih penting daripada upaya menutupinya.
Program Makan Bergizi Gratis bukanlah proyek uji coba. Program ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan generasi muda. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi justru meninggalkan tanda tanya dan kekhawatiran di meja makan sekolah.
—ima’we
